13 April 2012

Medan, 1950-1958 : Sembilan Tahun Setelah Proklamasi (bagian 1)


                      Medan City Hall, circa 1950
(Sumber dari tulisan “Pusat roman picisan dan pusat-pusat yang lain; Kehidupan budaya di Medan 1950-1958” oleh Marije Plomp ~ Dari buku  Ahli Waris Budaya Dunia-Menjadi Indonesia 1950-1958, terbitan KITLV Jakarta, 2011).

Medan pada tahun 1950-an merupakan wilayah yang unik. Ikatan sejarah yang erat antara pantai Timur Sumatra dan Semenanjung Melayu di seberang Selat Malaka menjadikan daerah ini tunduk pada kekuatan-kekuatan yang berbeda dibanding wilayah lainnya di kepulauan Nusantara.

Sebelum perang Dunia II, kontak-kontak antara penduduk Medan dan Jakarta lebih terkait urusan kolonial. Bahasa dan tradisi Melayu yang sama, ikatan kekerabatan yang kuat dengan orang-orang Melayu di seberang Selat Malaka, serta kedekatan geografis dengan semenanjung Melayu, mengandung arti bahwa banyak penduduk Medan dan pantai timur Sumatra secara ekonomi, sosial, dan kultural berorientasi ke Singapura dan Malaya, alih-alih ke Jawa yang lebih jauh. Orang Melayu di kedua sisi Selat Malaka itu bagai bambu serumpun. Baru setelah Proklamasi Kemerdekaan yang dibacakan Soekarno Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Sumatra dihadapkan pada suatu komunitas baru di mana mereka merupakan bagian darinya, yakni negara-bangsa Indonesia. Dari sinilah mereka kembali mendefenisikan siapa diri mereka di hadapan bangsa baru ini berikut para pemimpinnya.

Pada tahun 1954, sembilan tahun setelah berakhirnya perang Dunia II, Medan masih mengalami berbagai dampak pendudukan Jepang. Mantan romusha dan heiho yang tak punya rumah berkeliaran di jalan-jalan bersama dengan veteran pejuang kemerdekaan yang gagal kembali ke masyarakat. Seluruh generasi orang-orang dewasa muda buta huruf (sebahagian) karena selama perang berlangsung  mereka tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Laju urbanisasi yang pesat terjadi setelah perang Dunia II menyebabkan munculnya setumpuk masalah. Sebelum perang Dunia II, jumlah penduduk Medan sekitar 80.000 jiwa. Namun menjelang tahun 1954, jumlah ini meningkat 6 kali lipat mencapai setengah juta jiwa.
Kurangnya lahan dan perumahan berakibat pada munculnya kantong-kantong pemukiman liar yang besar dan ekonomi yang mandek. Fasilitas umum kota Medan sama sekali tidak memadai untuk penduduk baru yang terus meningkat. Membanjirnya kaum tani miskin dan buta huruf dari kawasan pedesaan sekitar Medan, serta dampak pendudukan Jepang, jelas membuat tingginya angka buta huruf di kota ini.

Pejabat pemerintah kota praja dan kantor-kantor cabang berbagai lembaga nasional di Medan bertekad memperbaiki situasi yang ada. Ada Biro Rekonstruksi Nasional, suatu organisasi pemerintah yang didirikan untuk membantu para veteran pejuang kemerdekaan – yang menyelenggarakan kursus-kursus keterampilan secara gratis, memberikan pinjaman lunak untuk memulai bisnis kecil-kecilan dan membuka sejumlah usaha, misalnya seperti bengkel reparasi mobil, yang membuka kesempatan kerja buat veteran.

Biro Penerangan Kantor Pemerintahan Kota Praja menyelengggarakan kursus-kursus pemberantasan buta huruf dan membuka perpustakaan kecil-kecilan serta memasang radio di tempat-tempat umum. Pada Februari 1954, Biro Penerangan ini membagikan tidak kurang 20.000 buku latihan di kalangan penduduk kota Medan dalam upaya pemberantasan buta huruf, namun hasilnya kurang berarti. Bagi kaum miskin, orang-orang yang terusir dan tidak punya rumah, disediakan penasehat sosial, papan tempat tinggal di pinggiran kota, dan dalam sejumlah kasus bahkan tiket gratis untuk pulang ke daerah asalnya. Kursus-kursus gratis untuk meningkatkan pengetahuan umum penduduk terbuka untuk semua warga. Dan menjelang berlangsungnya pemilihan umum pertama yang demokratis tahun 1955, Biro Penerangan menyelenggarakan kuliah-kuliah politik, pemutaran filem dan rapat-rapat umum pelajar guna menanamkan dukungan patriotis terhadap demokrasi modren di hati sanubari dan pikiran warga Medan.

Banyak organisasi politik, serta perhimpunan perempuan pekerja dan pelajar di Medan menegaskan dukungan pada tingkat akar rumput atas segala aktifitas yang bertujuan untuk perbaikan sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Keperdulian warga atas dan keterlibatan dengan kesejahteraan warga kota Medan dan bangsa Indonesia juga diperlihatkan dalam 14 surat kabar setempat, serta dalam majalah berita dan hiburan dalam jumlah yang kurang lebih sama yang terbit di Medan (Buku tahunan 1955).

Memang banyak hal telah dilakukan, tetapi itu belum cukup. Resesi ekonomi pada masa itu membuat anggaran belanja pemerintah kota praja Medan harus diperketat. Di Medan, terasa betul bahwa telah waktunya pemerintah pusat di Jakarta melangkah masuk dan meningkatkan kontribusinya terhadap anggaran belanja kota, waktu itu merupakan sepertiga dari anggaran total Kota Medan.

Ketika pemerintah pusat menolak melakukan hal itu, muncullah ketidak puasan terhadap para pemimpin pusat di Jakarta. Media massa setempat menyuarakan kritik tajam terhadap kepemimpinan negara. Isu utamanya adalah pembagian pendapatan negara yang tidak merata dari pemerintah pusat. Berulang-ulang dikatakan bahwa sementara kekayaan alam Sumatra – khususnya hasil-hasil pertambangan dan minyak – telah mengisi pundi-pundi negara, pulau itu tetap tertinggal. Presiden Soekarno dan Perdana Mentri Ali Sastroamidjojo cum suis secara terang-terangan dikecam, bukan hanya karena pembagian kekayaan yang tampak tak adil, tetapi juga karena rakyat Medan –sepertinya halnya rakyat di tempat-tempat lain di Indonesia- menyadari bahwa janji-janji Soekarno gagal diwujudkan. Hasil pemilihan umum tahun 1955 memperlihatkan betapa tajamnya kesenjangan yang ada; Sumatra menjadi basis Masjumi berhadapan dengan aspirasi partai politik Soekarno yang ambisius, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pendukungnya mendominasi panggung politik di Jawa (Feith 1999).

Bersambung ke bagian 2

No comments:

Post a Comment