Kecemasan di Awal 1920 : Usaha Pelestarian Adat Istiadat dan Bahasa Karo

Pelestarian Adat Istiadat dan Bahasa
Bagi penduduk asli, paling tidak sejak 1918, sudah ada perasaan bahwa memiliki aksara sendiri adalah suatu tanda “bangsa” yang maju. (1)

Bulan Oktober 1924, sebuah tulisan menyatakan bahwa “bangsa Karo” kaya, karena memiliki sebuah bahasa, sebuah adat dan sebuah aksara. Akan tetapi “miskin dan tidak layak, karena tidak menggunakan atau menghormatinya ketiganya.” (2)

Sebelumnya awal tahun 1920, seorang koresponden koran Pewarta Deli menyesalkan bahwa bangsa Karo Langkat Hulu membiarkan sebuah “bangsa” lain mengurus perdagangan hasil pertaniannya. Bagi penulis ini, hal itu adalah bukti bahwa “bangsa” ketinggalan dan menjelaskan reputasi buruk bangsa Karo Langkat Hulu di mata “bangsa-bangsa” lain.(3)

Ini terjadi semenjak Agustus 1916, banyak orang Melayu di Labuhandeli memutuskan untuk menjual tanah mereka kepada orang Tionghoa dan kemudian menetap di Langkat, dekat Tanjungpura. Beberapa bulan kemudian, gelombang penjualan, yang bahkan dilakukan dengan harga murah itu, dibeberkan oleh seorang Melayu yang menuding hal itu sebagai kemalasan “bangsa” nya. Begitu memperoleh tanah, orang Tionghoa langsung menanam sayuran atau tumbuhan lain seperti kelapa, nanas atau sirih yang kemudian dijual dengan untung yang besar.(4)

Tahun 1929, upacara-upacara  keagamaan tradisional dianggap sebagai suatu “kekayaan nasional,” dan orang Karo Kristen dituduh tidak lagi mau memberikan sumbangan untuk upacara-upacara pemujaan nenek moyang. (5)

Di Simalungun, munculnya komite Na Ra Marpodah tahun 1928, lalu Simalungun Sapanriahan tahun 1936, melahirkan perasaan “nasionalis” yang menghendaki agar daerah hanya diperuntukkan bagi penduduk asli dengan mengusir segala sesuatu yang berbau asing, terutama pengaruh-pengaruh dari Tapanuli sebelah utara. (6)

Bulan Maret 1934, perkumpulan Setia Karo memutuskan untuk membuat terbitan sendiri dengan tujuan membantu anggota-anggotanya dalam berbagai masalah yang berkaitan dengan adat. (7)

Pendirian Sjarikat Tani Indoensia (SETIA), bulan Juni 1938, diantaranya juga didorong alasan melindungi adat “Karo.”  Perkumpulan ini sebenarnya menggabungkan sekelompok petani dari pedalaman Deli dan lahir dengan dukungan sebuah partai nasionali Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO). Dan Minta Karo-karo, mantan pemimpin kuta Lau Serini menjadi ketuanya.

Sumber-sumber kolonial menggambarkan, SETIA sebagai perkumpulan “petani-petani Batak dari Boven Deli” yang mempunyai persoalan sehubungan dengan pembagian jaluran (lahan pertanian yang diserahkan kepada pemegang hak izin sementara untuk diolah di dalam sebuah perkebunan yang dikelola orang asing). (8)

Dalam pidato-pidatonya, pemimpin-pemimpin perkumpulan terutama menekankan dimensi lokal dengan menyesalkan para petani yang telah meninggalkan adat Karo demi mengikuti kebiasaan Barat sehingga mengakibatkan perpecahan penduduk asli dan berkuasanya pihak asing. (9)

Menghadapi meluasnya gerakan ini dibeberapa kuta di pedalaman Deli, sultan memutuskan untuk mencopot jabatan dua pemimpin kuta karena keterlibatannya dalam SETIA, juga memperingatkan penduduk Sibolangit agar tidak mengikuti gerakan ini dan bahkan menghukum kedua penanggung jawab SETIA pada saat itu, yaitu Minta Karo-karo dan Terang Karo-karo. Menghadapi tekanan ini, perlahan-lahan SETIA membentuk sebuah komunitas tertutup yang pada tahun 1942, pada saat kedatangan Jepang meliput sekitar 2.000 orang berasal dari 300 kuta. (10)

Sumber : Kolonialisme dan Etnisitas Batak dan Melayu di Sumatera Timur Laut, karangan Daniel Perret (disarikan dari halaman 358-363).

(1) Pewarta Deli 21-10-1918

(2) jermin Karo, 13-01-1924

(3) Pewarta Deli, 02-04-1920; Pewarta Deli 24-05-1920

(4) Pewarta Deli, 02-02-1917

(5) Vuurmans, 1930, halaman 333 dan 335

(6) Tichelman, 1937, halaman 509 ; Liddle, 1970, halamn 42.

(7) PvMr 579x/1934

(8) PvMr 766x/1938

(9) PvMr 106x/1938

(10) Reid, 1979, halaman 73